Menag Dorong Keterlibatan MUI Dalam Penentuan Kebijakan Sejak Awal

Jakarta, MUI Digital— Menteri Agama Republik Indonesia, KH Nasaruddin Umar, menekankan pentingnya keterlibatan tokoh agama, terutama ulama dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), dalam proses pengambilan kebijakan pemerintah. Hal ini disampaikan dalam acara Mukerans I MUI yang berlangsung di Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, pada Kamis, 12 Februari 2026.

Dalam pandangannya, tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia ke depan semakin kompleks. Menurut Menag, isu-isu yang akan muncul di masa depan seringkali tidak terduga dan memerlukan persiapan yang matang. Oleh karena itu, ia berharap agar para ulama dapat berperan aktif sejak tahap perumusan kebijakan, bukan hanya ketika masalah telah muncul.

"Sering kali kita diajak memikirkan akibat, padahal sebabnya tidak pernah didiskusikan bersama. Sekarang saatnya menggandeng ulama dari sektor hulu. Saya sudah sering menyampaikan ke Bappenas agar tokoh agama, termasuk MUI, dilibatkan sejak awal. Jangan hanya hadir saat terjadi kebakaran," tegasnya.

Menag menjelaskan bahwa masalah yang muncul sering kali berkaitan dengan perencanaan yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), sementara dampaknya dirasakan di Kementerian Sosial (Kemensos). "Sektor hulu ditentukan Bapenas, efeknya Kemensos. Kita sadar betul para ulama tidak sepantasnya hanya menangani akibat, tapi harus dilibatkan dalam menentukan sebabnya," ujarnya.

Lebih lanjut, Kiai Nasaruddin menyoroti bahwa sering kali para ulama hanya dipanggil untuk menyelesaikan masalah yang sudah terjadi, seperti isu perusakan lingkungan, tanpa dilibatkan dalam diskusi mengenai penyebabnya. "Saya menyampaikan kepada pimpinan Bapenas agar tokoh agama dan MUI dilibatkan supaya kita bersama-sama bertanggung jawab menyelesaikan akibat," tuturnya.