Menag Dorong Keterlibatan MUI dalam Penentuan Kebijakan Nasional

Jakarta, MUI Digital— Menteri Agama Republik Indonesia, KH Nasaruddin Umar, menekankan pentingnya keterlibatan tokoh agama, termasuk ulama yang tergabung dalam Majelis Ulama Indonesia (MUI), dalam proses penentuan arah kebijakan nasional. Hal ini disampaikan Menag dalam acara Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) I MUI yang berlangsung di Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, pada Kamis (12/2/2026).

Menurut Menag, tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia ke depan semakin kompleks, dan sering kali solusi datang terlambat. Ia menyatakan bahwa pemerintah sangat mengharapkan partisipasi aktif dari para ulama sejak tahap perumusan kebijakan, bukan hanya saat masalah telah muncul. "Sering kali kita diajak memikirkan akibat, padahal sebabnya tidak pernah didiskusikan bersama. Sekarang saatnya menggandeng ulama dari sektor hulu," ujarnya.

Menag juga menegaskan pentingnya peran Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dalam menentukan sektor hulu, sementara Kementerian Sosial (Kemensos) berperan dalam menangani akibat. "Sektor hulu ditentukan Bappenas, efeknya Kemensos. Kita sadar betul para ulama tidak sepantasnya terlibat hanya dalam menangani akibat," ungkapnya.

Lebih lanjut, Menag menyoroti bahwa tidak mungkin seorang ulama diminta untuk menyelesaikan masalah tanpa dilibatkan dalam diskusi mengenai akar penyebab masalah tersebut. Dengan melibatkan ulama sejak awal, diharapkan kebijakan yang dihasilkan dapat lebih efektif dan berdampak positif bagi masyarakat.