Ketegangan Iran Jadi Sorotan di Konferensi Keamanan München 2026

Ketegangan yang terjadi di Iran menjadi fokus utama dalam München Security Conference (MSC) 2026, di tengah tindakan keras rezim yang mematikan terhadap demonstran serta tekanan dari Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, untuk menghentikan program nuklir Iran.

Walaupun terdapat gelombang protes anti-rezim yang terbesar dalam beberapa dekade terakhir, para pemimpin konservatif Iran tetap mempertahankan kekuasaan mereka. Dalam konteks ini, Reza Pahlavi, putra mendiang Shah Iran, yang kini berada di pengasingan, aktif menghadiri konferensi internasional untuk menyerukan perubahan rezim di Iran.

Pelanggaran Hak Asasi Manusia dan Protes

Pahlavi mengangkat isu pelanggaran hak asasi manusia (HAM) oleh rezim Iran dalam sesi pembahasan tentang masa depan negara tersebut pada Jumat (13/02) dan dalam konferensi pers keesokan harinya. Sejumlah kelompok HAM melaporkan bahwa tindakan represif rezim terhadap demonstran telah menewaskan ribuan orang.

Pahlavi, yang dianggap oleh sebagian warga Iran mampu mempersatukan rakyat dalam melawan pemerintahan Pemimpin Tertinggi Ali Khamenei, mempresentasikan peta jalan politik untuk masa depan Iran serta konsep "pemerintahan transisi" di MSC. Pada Sabtu (14/02), sekitar 250.000 orang berpartisipasi dalam demonstrasi di München untuk menentang rezim Iran dan mendukung oposisi yang dipimpin Pahlavi.

"Saya berada di sini untuk menjamin transisi menuju masa depan sekuler dan demokratis," ungkap Pahlavi dalam pidatonya. Ia berkomitmen untuk menjadi pemimpin transisi yang memungkinkan rakyat Iran menentukan nasib negara mereka melalui proses demokratis yang transparan.

Harapan akan Intervensi AS

Dalam forum tersebut, Pahlavi mengekspresikan harapannya akan adanya langkah-langkah dari Amerika Serikat untuk mengakhiri rezim fundamentalis di Iran. Meski Trump sebelumnya menjanjikan bantuan bagi rakyat Iran, pengamat menilai bahwa peluang perundingan mengenai program nuklir antara AS dan Iran kecil.

Pahlavi menegaskan bahwa yang dimintanya adalah "intervensi kemanusiaan" untuk mengurangi jumlah korban jiwa akibat penindasan rezim. Ia mencatat bahwa Trump perlu memberi kesempatan pada diplomasi sebelum memilih opsi militer, dan meyakini Presiden AS memahami harapan rakyat Iran.

Pandangan Analis Kebijakan

Karim Sadjadpour, analis kebijakan dari Carnegie Endowment for International Peace, menyatakan bahwa mengganti rezim bukanlah hal yang mudah. Ia menegaskan bahwa meskipun ada keinginan untuk mengubah rezim, dampak dari intervensi militer sebelumnya di negara-negara seperti Irak dan Libya harus diperhatikan.

Sadjadpour juga menilai bahwa serangan AS terhadap Iran masih mungkin terjadi, mengingat langkah-langkah yang diambil oleh Trump di masa lalu, termasuk keluar dari kesepakatan nuklir 2015 dan perintah pembunuhan Qassem Soleimani.

Sikap Uni Eropa

Sementara itu, Uni Eropa lebih memilih jalur diplomasi. Mereka menyerukan deeskalasi dan dukungan bagi masyarakat sipil di Iran, meskipun Eropa juga berperan dalam menjatuhkan sanksi atas program nuklir Iran. Menteri Pertahanan Jerman, Boris Pistorius, menekankan bahwa rakyat Iran tidak menginginkan perubahan rezim yang dipaksakan oleh kekuatan luar.

Presiden Parlemen Eropa, Roberta Metsola, dalam pernyataannya menegaskan bahwa dorongan perubahan harus datang dari rakyat Iran dan Eropa perlu menyesuaikan langkahnya dengan kenyataan tersebut. Ia juga menekankan pentingnya dukungan bagi mereka yang mempertaruhkan nyawa dalam demonstrasi.

Hubungan Kian Tak Menentu

Hubungan antara Iran dan Eropa semakin tidak menentu. Pada tahun 2025, Eropa memberlakukan sanksi PBB terhadap Iran karena pelanggaran terhadap kesepakatan nuklir, yang menyebabkan meningkatnya tekanan finansial terhadap rezim. Demonstrasi yang terjadi pada Januari 2026 juga dipicu oleh isu ekonomi, termasuk pengangguran dan inflasi yang tinggi.

Direktur Jenderal Badan Energi Atom Internasional (IAEA), Rafael Grossi, mengindikasikan bahwa hubungan "seperti biasa" dengan Iran tampaknya tidak mungkin lagi, terutama setelah serangan AS terhadap fasilitas nuklir Iran. Sementara itu, AS dan Iran dijadwalkan untuk melanjutkan negosiasi di Jenewa dalam waktu dekat, dengan Oman berperan sebagai mediator.