Kemenko PMK dan Bappenas Matangkan Strategi Program Nasional Ketangguhan Banjir Perkotaan untuk 2026

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) bersama Kementerian PPN/Bappenas menggelar Diskusi Penajaman Strategi Rancangan Program Nasional Ketangguhan Banjir Perkotaan. Forum ini ditujukan untuk memperkuat kesiapsiagaan dan tata kelola penanggulangan banjir di kawasan perkotaan.

Kegiatan berlangsung pada 27–28 November 2025 di Jakarta, dengan melibatkan perwakilan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, akademisi, serta mitra pembangunan.

Koordinasi lintas sektor jadi kunci

Diskusi dipimpin Asisten Deputi Pengurangan Risiko Bencana Kemenko PMK, Andre Notohamijoyo. Dalam sambutannya, Andre menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor untuk memperkuat ketangguhan banjir di kota-kota besar Indonesia.

Pertemuan ini merupakan rangkaian lanjutan konsultasi penyusunan Program Nasional Ketangguhan Banjir Perkotaan yang sedang dirumuskan oleh Bappenas. Sejumlah narasumber hadir, antara lain dari BNPB, BMKG, serta Mercy Corps Indonesia.

Empat penguatan utama yang disepakati

Dalam forum tersebut, para peserta menyepakati perlunya strategi nasional yang lebih operasional melalui empat penguatan utama sebagai berikut:

• Integrasi data dan sistem nasional, untuk menyatukan informasi hidrologi, risiko, tata ruang, dan kesiapsiagaan antarinstansi dalam satu platform terpadu. Integrasi ini dinilai penting guna mempercepat pengambilan keputusan dan meningkatkan akurasi peringatan dini.
• Penguatan kapasitas pemerintah daerah dan komunitas, melalui pelatihan teknis, optimalisasi Kampung Siaga Banjir, serta peningkatan literasi kesiapsiagaan masyarakat agar respons lokal lebih cepat dan tepat saat ada potensi banjir.
• Pedoman pemulihan sosial-ekonomi pascabencana yang inklusif, mencakup dukungan bagi UMKM terdampak, mekanisme perlindungan kelompok rentan, serta layanan pemulihan psikososial yang terstruktur.
• Mekanisme pendanaan yang adaptif dan kolaboratif, agar implementasi program tidak hanya bergantung pada anggaran pemerintah pusat dan daerah, melainkan juga memanfaatkan skema pembiayaan inovatif demi keberlanjutan intervensi.

Arah pendekatan: perkuat daerah dan sistem peringatan dini

Peserta diskusi juga menyoroti meningkatnya frekuensi dan kompleksitas banjir. Kondisi tersebut dinilai memerlukan perubahan pendekatan dari penanganan yang terpusat menjadi penguatan kapasitas daerah, termasuk melalui analisis risiko yang lebih komprehensif, tata ruang adaptif, serta integrasi sistem informasi hidrologi dan peringatan dini.

Masukan untuk peluncuran program pada 2026

Kemenko PMK menyatakan hasil diskusi akan menjadi masukan strategis untuk finalisasi Program Nasional Ketangguhan Banjir Perkotaan yang direncanakan diluncurkan pada 2026. Andre menegaskan, model koordinasi lintas sektor yang diperkuat melalui forum ini diharapkan menjadi rujukan dalam membangun tata kelola penanggulangan banjir perkotaan yang lebih tangguh, adaptif, dan berkelanjutan.

“Model koordinasi lintas sektor yang diperkuat dari forum ini diharapkan menjadi acuan dalam memperkuat tata kelola penanggulangan banjir perkotaan di masa mendatang,” ujar Andre.