Kematian Ali Khamenei dan Potensi Perubahan Kebijakan Ekonomi Iran

Kematian Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, telah dikonfirmasi oleh media Iran, Tasnim dan Fars News Agency, setelah serangan yang dilaporkan melibatkan Amerika Serikat dan Israel di Teheran pada 28 Februari 2026. Meskipun sempat ada bantahan dari pejabat tinggi dan media yang berafiliasi dengan Korps Garda Revolusi Islam (IRGC), kedua media tersebut memastikan berita tersebut tanpa merinci rincian serangan atau dampaknya terhadap stabilitas dalam negeri.

Dengan wafatnya Khamenei, struktur kepemimpinan sementara yang akan mengambil alih kewenangan strategis negara belum diumumkan secara resmi. Namun, konstitusi Republik Islam Iran mengatur mekanisme suksesi untuk situasi semacam ini. Kewenangan kepemimpinan sementara akan dipegang oleh dewan kolektif yang terdiri dari Presiden Iran, Kepala Kehakiman, dan seorang ulama dari Dewan Garda (Guardian Council) hingga Majelis Ahli (Assembly of Experts) menetapkan Pemimpin Tertinggi yang baru.

Majelis Ahli, yang beranggotakan ulama terpilih melalui pemilihan umum, memiliki kewenangan untuk mengangkat atau memberhentikan Pemimpin Tertinggi. Ini berarti tidak ada suksesi otomatis berdasarkan garis keluarga atau penunjukan langsung tanpa persetujuan Majelis Ahli.

Potensi Peran Ali Larijani

Sejumlah laporan juga menyebutkan spekulasi mengenai peran Ali Larijani dalam transisi kepemimpinan. Meski Larijani dikenal sebagai penasihat Pemimpin Tertinggi dan pernah menjabat sebagai Ketua Parlemen serta Sekretaris Dewan Keamanan Nasional, tidak ada pernyataan resmi yang memberikan kewenangan khusus kepadanya untuk menggantikan Khamenei.

Profil Ali Khamenei

Ali Khamenei lahir pada 19 April 1939 di Mashhad, Iran, dan menjabat sebagai Pemimpin Tertinggi sejak 1989. Selama lebih dari tiga dekade, Khamenei memiliki kekuasaan luas dalam menentukan kebijakan terkait program nuklir, pertahanan, dan hubungan internasional. Di bawah kepemimpinannya, ekonomi Iran menghadapi tantangan signifikan akibat sanksi internasional, yang berdampak pada nilai tukar Rial dan inflasi yang tinggi.

Arah Kebijakan Ekonomi Selanjutnya

Keputusan mengenai kebijakan ekonomi Iran ke depan akan sangat bergantung pada figur yang dipilih oleh Majelis Ahli. Jika pemimpin baru memiliki pendekatan pragmatis, kebijakan ekonomi mungkin akan berfokus pada stabilisasi makro, pengendalian inflasi, dan negosiasi untuk meredakan sanksi. Ini dapat mencakup optimalisasi sektor energi dan reformasi fiskal.

Sebaliknya, jika pemimpin baru berasal dari spektrum konservatif, kebijakan ekonomi mungkin tetap berorientasi pada ketahanan domestik dan pengembangan industri dalam negeri. Proses penunjukan pengganti sepenuhnya berada di tangan Majelis Ahli, dan hingga ada pengumuman resmi, belum ada keputusan final mengenai siapa yang akan menggantikan Khamenei maupun arah kebijakan ekonomi yang akan diambil.