Joune Ganda Raih Gelar Doktor dengan Disertasi Kebijakan Pariwisata
Sumber Foto: BeritaSatu.com
Arah Kebijakan

Joune Ganda Raih Gelar Doktor dengan Disertasi Kebijakan Pariwisata

Joune Ganda Resmi Menjadi Doktor Ilmu Pemerintahan

JAKARTA — Suasana ruang sidang terbuka di Program Pascasarjana Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Jakarta, pada Rabu (4/3/2026), penuh dengan antusiasme. Joune J. E. Ganda, yang juga menjabat sebagai Bupati Minahasa Utara, memaparkan disertasinya di hadapan para penguji dan akademisi.

Setelah menjalani proses akademik yang ketat, Joune resmi menyandang gelar doktor di bidang Ilmu Pemerintahan. Namun, yang menjadi sorotan bukan hanya pencapaian akademiknya, melainkan juga substansi dari disertasinya yang berupaya menjembatani antara teori yang diajarkan di kampus dengan tantangan yang dihadapi di lapangan, khususnya dalam birokrasi.

Disertasi Berfokus pada Kebijakan Pariwisata

Dalam sidang promosi doktor tersebut, Joune mempresentasikan disertasi berjudul “Implementasi Pengembangan Kebijakan Pariwisata Kawasan Metropolitan Bimindo (Bitung–Minahasa–Manado) di Provinsi Sulawesi Utara.” Disertasi ini mengangkat isu-isu penting terkait pengembangan pariwisata di kawasan metropolitan, yang merupakan salah satu sektor potensial dalam meningkatkan perekonomian daerah.

Melalui penelitian ini, Joune tidak hanya memberikan analisis yang mendalam tetapi juga menawarkan solusi praktis yang dapat diimplementasikan oleh pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan komitmennya untuk mengintegrasikan ilmu pengetahuan dengan praktik pemerintahan yang lebih baik.

Relevansi Akademik dan Praktis

Keberhasilan Joune Ganda dalam meraih gelar doktor ini diharapkan dapat memberikan dampak positif tidak hanya bagi dirinya sendiri tetapi juga bagi sektor pemerintahan dan pengembangan kebijakan di Indonesia. Dengan latar belakangnya sebagai kepala daerah, pengalaman yang dimilikinya menjadi modal berharga dalam memperkuat kebijakan publik yang berbasis pada data dan fakta di lapangan.

Secara keseluruhan, pencapaian ini menjadi contoh nyata dari sinergi antara pendidikan tinggi dan praktik pemerintahan, serta membuka peluang bagi para akademisi lainnya untuk berkontribusi dalam pengembangan kebijakan yang lebih baik dan berkelanjutan di Indonesia.