FPCI Menyoroti Arah Kebijakan Luar Negeri Indonesia di Tengah Tantangan Global
Sumber Foto: Tempo.co
Arah Kebijakan

FPCI Menyoroti Arah Kebijakan Luar Negeri Indonesia di Tengah Tantangan Global

Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) memberikan tanggapan terhadap Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri (PPTM) 2026 yang disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Indonesia, Sugiono, di Kementerian Luar Negeri, Jakarta. Tanggapan ini disampaikan dalam diskusi bertajuk “Outlook on Geopolitical Trends & Indonesian Foreign Policy in 2026” yang berlangsung pada Senin, 19 Januari 2026.

Pentingnya Kejelasan Arah Kebijakan

Founder dan Ketua FPCI, Dino Patti Djalal, menilai bahwa pernyataan tahunan Menteri Luar Negeri kali ini sangat signifikan karena memberikan kejelasan mengenai arah kebijakan luar negeri Indonesia. Ia mengungkapkan rasa terima kasih kepada Menteri Sugiono atas penyampaian pernyataan tersebut yang kini menjadi rujukan. “Kita kini memiliki sebuah titik acuan untuk memahami arah pemikiran kebijakan luar negeri serta dinamika dunia,” ujarnya.

Multilateralisme dan Ambisi Strategis

Dino juga menyambut baik langkah pemerintah yang berfokus pada peningkatan keterlibatan Indonesia dalam multilateralisme di tengah situasi global yang tidak menentu. Namun, ia menekankan pentingnya merumuskan ambisi strategis yang jelas. “Indonesia perlu menentukan peran spesifik yang dapat diperjuangkan secara konsisten dalam sistem multilateralisme PBB,” katanya.

Menurut Dino, kebijakan luar negeri Indonesia yang independen dan non-blok sangat bergantung pada kemampuan untuk membangun koalisi. Ia juga mengajak Indonesia untuk mengambil peran kepemimpinan di lembaga internasional, termasuk berani menjadi ketua salah satu badan PBB.

Pandangan Terhadap Situasi di Gaza

Dalam diskusi tersebut, Dino juga memberikan pandangan mengenai rencana pemerintah untuk mengirim pasukan Indonesia ke Gaza sebagai bagian dari International Stabilization Force (ISF). Ia menekankan bahwa langkah ini memiliki risiko besar. “Secara politik, mandat tersebut tidak tepat, dan secara militer sulit dilaksanakan,” ujarnya, menambahkan bahwa hal ini berpotensi memicu bentrokan dengan Hamas.

Ia juga menyatakan kekecewaan terhadap pembentukan Dewan Perdamaian untuk Gaza, dengan menyoroti ketidakproporsionalan jumlah anggota yang lebih banyak berasal dari pihak tertentu.

Strategi di Tengah Tekanan Global

Co-Founder FPCI sekaligus Profesor Riset di Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Dewi Fortuna Anwar, mengapresiasi pernyataan pers tahunan Menlu Sugiono yang dinilai lebih koheren dan jelas dibandingkan tahun sebelumnya. Ia menyatakan bahwa strategi yang menekankan penguatan ketahanan nasional sangat relevan dengan kondisi global saat ini.

“Ketika berada di bawah tekanan, hal terbaik yang dapat dilakukan adalah memperkuat pertahanan,” ungkap Dewi.

Pernyataan Menlu Sugiono

Pada PPTM 2026 yang disampaikan pada 14 Januari 2026, Sugiono menggarisbawahi kompleksitas dunia yang semakin meningkat akibat kompetisi global dan melemahnya hukum internasional. Ia menekankan bahwa negara tanpa strategi akan terseret arus, sementara negara tanpa ketahanan akan menjadi objek. Diplomasi Indonesia, menurutnya, harus dijalankan sebagai instrumen strategis pembangunan nasional, termasuk dalam mendukung ketahanan pangan dan energi.

Menlu Sugiono juga menyoroti krisis kemanusiaan di Gaza, yang menurutnya belum menunjukkan solusi. “Gaza adalah contoh dari kenyataan pahit tersebut,” tegasnya, sambil menekankan bahwa Indonesia terlibat aktif dalam berbagai upaya internasional untuk mendorong gencatan senjata permanen dengan solusi dua negara sebagai tujuan akhir.