Forum Perangkat Daerah PMD 2027: Sinergi Kebijakan Pembangunan Desa dari Pusat hingga Daerah

Banjar, Kalimantan Selatan - Komitmen untuk memperkuat pembangunan desa yang terarah, terukur, dan berkelanjutan kembali ditekankan dalam Forum Perangkat Daerah Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Tahun 2027. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Kalimantan Selatan di Hotel Roditha pada Rabu, 25 Februari 2026, dan dihadiri oleh perwakilan dari pemerintah pusat, provinsi, serta kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan.

Dinas PMD Kabupaten Banjar juga berpartisipasi dalam forum ini sebagai bentuk komitmen aktif Pemerintah Kabupaten Banjar untuk menyelaraskan kebijakan pembangunan desa dengan agenda pembangunan nasional dan provinsi.

Pentingnya Perencanaan dan Sinergi Kebijakan

Kepala Dinas PMD Provinsi Kalimantan Selatan, Iwan Ristianto, dalam sambutannya menjelaskan bahwa Forum Perangkat Daerah merupakan tahapan penting dalam siklus perencanaan pembangunan. Forum ini berfungsi sebagai ruang diskusi untuk menyamakan persepsi dan memperkuat sinergi kebijakan antara berbagai level pemerintahan.

“Forum ini harus menjadi ruang diskusi yang substantif untuk menentukan wajah kemajuan desa-desa kita di Banua. Perencanaan yang matang dan sinkron adalah kunci agar target kemandirian desa tidak meleset,” tegasnya.

Iwan juga menekankan bahwa Dinas PMD memiliki peran sentral dalam mendukung delapan misi utama Asta Cita, di mana desa diposisikan sebagai episentrum pertumbuhan ekonomi nasional.

Fokus Pembangunan di Tingkat Desa

Sementara itu, Kepala DPMD Kabupaten Banjar, Hafizh Anshari, menyoroti beberapa poin strategis yang diharapkan dapat diimplementasikan di desa-desa di Kabupaten Banjar. Ia menyatakan bahwa sinkronisasi perencanaan menjadi kunci untuk memastikan program pembangunan desa berdampak nyata.

• Sinkronisasi dan presisi perencanaan: Memastikan tidak ada program yang tumpang tindih antara provinsi dan kabupaten/kota, serta menetapkan indikator kinerja yang terukur.
• Transformasi ekonomi dan kelembagaan desa: Melalui penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Koperasi Desa Merah Putih (KopDes Merah Putih) untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes).
• Peningkatan kapasitas pemerintah desa: Meningkatkan kemampuan tata kelola pambakal dan perangkat desa agar transparan, profesional, dan akuntabel.

“Alhamdulillah, Kalimantan Selatan menunjukkan tren positif. Indeks Desa (ID) Provinsi Kalimantan Selatan saat ini berada di posisi ke-5 secara nasional. Ini harus kita jaga dan tingkatkan melalui perencanaan yang presisi dan kolaboratif,” ungkap Hafizh Anshari.

Partisipasi Pemangku Kepentingan

Forum Perangkat Daerah PMD Tahun 2027 juga dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan strategis, termasuk perwakilan dari Biro Perencanaan dan Kerja Sama Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang hadir secara daring, serta ketua komisi DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, kepala Bappeda, dan akademisi.

Melalui forum ini, diharapkan dapat terbangun sinergi kebijakan yang kuat antara berbagai level pemerintahan, sehingga pembangunan desa di Kalimantan Selatan, khususnya Kabupaten Banjar, menjadi lebih terarah, berdaya saing, dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa secara berkelanjutan.