Forum Dinas Pendidikan Makassar Tentukan Arah Program Pendidikan 2027

MAKASSAR — Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Makassar, Andi Zulkifly, menegaskan pentingnya Forum Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dalam menentukan kebijakan dan program pembangunan pendidikan untuk tahun 2027. Forum ini berfungsi sebagai wadah untuk menyelaraskan usulan masyarakat, DPRD, dan kebijakan pemerintah kota, agar program pendidikan dapat lebih tepat sasaran.

Pernyataan tersebut disampaikan Andi Zulkifly saat membuka Forum Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Kota Makassar yang berlangsung di Hotel Novotel pada Kamis, 5 Februari 2026. Ia menekankan bahwa forum ini bukan sekadar agenda seremonial, melainkan bagian integral dari perencanaan pembangunan daerah.

Andi Zulkifly menjelaskan bahwa penyusunan program pendidikan untuk tahun 2027 telah dimulai sejak tahun 2025 melalui proses perencanaan yang sistematis. Proses ini dimulai dengan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) di tingkat kelurahan dan kecamatan, dilanjutkan dengan musrenbang kota, konsultasi publik, hingga forum perangkat daerah.

“Seluruh usulan masyarakat, hasil reses DPRD, serta arah kebijakan pemerintah kota dibahas dan diselaraskan dalam forum ini sebelum dituangkan dalam dokumen rencana kerja perangkat daerah,” ungkapnya.

Mantan Kepala Bappeda Makassar itu menekankan bahwa tidak semua usulan dapat diakomodasi secara langsung. Setiap program harus melalui proses verifikasi berdasarkan prioritas yang ditetapkan oleh wali kota, kewenangan pemerintah kota, serta sinkronisasi dengan kebijakan provinsi dan pusat.

Dia juga menyoroti pentingnya kolaborasi antar perangkat daerah. Misalnya, program bantuan pendidikan bagi keluarga kurang mampu memerlukan dukungan data dari Dinas Sosial, sedangkan transformasi digital pendidikan membutuhkan peran Dinas Komunikasi dan Informatika.

Lebih lanjut, program pendidikan daerah harus sejalan dengan visi dan misi Wali Kota Makassar dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta mendukung program prioritas nasional. Andi Zulkifly menekankan bahwa keterbatasan anggaran perlu diimbangi dengan penetapan skala prioritas, dengan fokus pada program yang berdampak luas, terutama bagi masyarakat di wilayah pinggiran dan kelompok berpenghasilan rendah.

Ia berharap forum tersebut dapat menghasilkan rencana kerja Dinas Pendidikan 2027 yang benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat serta arah pembangunan pendidikan di Kota Makassar.

Kepala Dinas Pendidikan Makassar, Achi Soleman, menambahkan bahwa forum ini berfungsi sebagai platform strategis untuk menyelaraskan program lintas perangkat daerah guna mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan inklusif. Forum ini mengangkat tema “Memperkuat Partisipasi Semesta dalam Mewujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua.”

Menurut Achi, pendidikan bukan hanya tanggung jawab pemerintah dan sekolah, melainkan juga melibatkan keluarga, dunia usaha, komunitas, dan media. Forum ini menghadirkan sejumlah narasumber, termasuk Kepala BPMP Sulsel dan Kepala Bappeda Makassar, untuk memberikan wawasan lebih lanjut mengenai pengembangan pendidikan di daerah.