Evaluasi Satu Tahun Kepemimpinan Warsubi-Salmanuddin di Jombang: Apresiasi dan Tantangan di Sektor Pendidikan

JOMBANG, KabarJombang.com – Satu tahun masa kepemimpinan Bupati Jombang, Warsubi, dan Wakil Bupati, Salmanuddin Yazid, mendapatkan tanggapan beragam dari kalangan akademisi. Di satu sisi, narasi resmi pemerintah daerah mengedepankan tema “menjalin harmoni, membangun dengan kerja nyata dan doa” sebagai fase konsolidasi yang layak diapresiasi. Namun, di sisi lain, sejumlah kebijakan strategis, terutama di sektor pendidikan, dinilai belum menunjukkan arah yang jelas.

M. Najihul Huda, seorang dosen di Universitas Darul Ulum Jombang dan mantan aktivis PMII, mengemukakan bahwa tahun pertama pemerintahan seharusnya dimanfaatkan untuk membangun fondasi tata kelola yang kuat. Dia mencatat adanya stabilitas birokrasi, sinergi lintas sektor, serta penguatan pelayanan publik yang mulai terlihat. Namun, ia menegaskan bahwa fondasi tersebut tidak cukup tanpa adanya arah kebijakan strategis yang jelas, terutama dalam hal pendidikan karakter.

“Sebagai akademisi, saya melihat ada upaya konsolidasi dan stabilisasi. Itu penting. Tetapi fondasi saja tidak cukup jika arah kebijakan strategis, terutama pendidikan karakter, justru menjadi tidak jelas,” ujarnya.

Najihul Huda menyoroti perubahan skema Program Guru Madin serta muatan lokal keagamaan di sekolah dasar dan menengah yang sebelumnya dianggap sebagai ciri khas Jombang, yang dikenal sebagai Kota Santri. Menurutnya, Guru Madin bukan sekadar tambahan jam pelajaran, melainkan merupakan investasi sosial jangka panjang untuk membentuk karakter generasi muda.

“Jika status Guru Madin dan muatan lokal keagamaan menjadi tidak pasti atau bergantung pada kebijakan tahunan, maka yang terdampak bukan hanya kesejahteraan guru. Yang lebih berbahaya adalah inkonsistensi pembentukan karakter siswa,” tegasnya.

Dia mengingatkan bahwa pendidikan karakter tidak dapat dibangun secara sporadis atau mengikuti siklus politik lima tahunan. Tanpa adanya jaminan regulasi yang kuat dan keberlanjutan program, visi pembangunan sumber daya manusia berpotensi menjadi slogan belaka.

Najihul Huda juga menilai bahwa kebijakan pendidikan daerah perlu selaras dengan visi pembangunan nasional, seperti yang diusung Presiden Prabowo Subianto melalui agenda Asta Cita yang menekankan penguatan sumber daya manusia dan karakter bangsa. Selain itu, ia berharap agar arah kebijakan daerah juga mendukung agenda global United Nations, terutama dalam konteks Sustainable Development Goals (SDGs), terutama pada pilar pendidikan berkualitas dan pembangunan berkelanjutan.

“Jombang memiliki modal sosial yang luar biasa: pesantren, madrasah diniyah, budaya religius, dan tradisi keilmuan. Jika ini tidak diintegrasikan secara sistematis dalam kurikulum formal, maka kita kehilangan peluang untuk menjadi model daerah berbasis karakter,” katanya.

Dia pun menawarkan sejumlah langkah konkret untuk perbaikan. Pertama, pemerintah daerah perlu melakukan evaluasi berbasis riset terhadap Program Guru Madin dengan menggandeng perguruan tinggi di Jombang agar kebijakan disusun berdasarkan data, bukan hanya pertimbangan anggaran. Kedua, integrasi kurikulum formal dan keagamaan perlu diperkuat, tidak sebatas muatan lokal administratif, tetapi dalam bentuk model integratif antara pendidikan karakter, literasi lingkungan, dan nilai keislaman.

Ketiga, dibutuhkan payung regulasi jangka panjang agar program strategis pendidikan tidak mudah berubah akibat dinamika politik. Keempat, sinergi antara sekolah, pesantren, dan pemerintah harus dibangun secara sistematis. Dengan ekosistem pesantren yang kuat, Jombang dianggap berpotensi melahirkan generasi yang tidak hanya cerdas secara akademik tetapi juga berkarakter dan berdaya saing.

Najihul Huda menekankan bahwa satu tahun adalah fase yang wajar untuk konsolidasi. Namun, ia menegaskan bahwa publik membutuhkan arah kebijakan yang jelas, bukan sekadar stabilitas administratif. “Harmoni birokrasi itu penting. Tapi harmoni kebijakan dengan identitas kultural Jombang jauh lebih penting. Jika pendidikan karakter justru melemah, maka slogan ‘membangun dengan kerja nyata dan doa’ akan kehilangan substansi,” tuturnya.

Menurutnya, pembangunan fisik tanpa penguatan karakter hanya akan menghasilkan pertumbuhan jangka pendek, sementara pembangunan karakter melalui pendidikan adalah investasi untuk peradaban. “Satu tahun adalah awal. Tapi jika arah tidak segera diperjelas, maka yang tersisa hanya seremoni capaian. Jombang tidak hanya butuh jalan dan gedung. Jombang butuh generasi berkarakter. Dan pendidikan adalah jantungnya,” pungkasnya.

Hingga berita ini diturunkan, wartawan masih berupaya untuk meminta tanggapan dari pihak Pemerintah Kabupaten Jombang maupun Bupati Jombang terkait kritik yang dilontarkan.