Ekonom Indonesia Bahas Kebijakan Ekonomi Nasional di Hadapan Investor AS

Jakarta - Dalam sebuah forum ekonomi yang diadakan di Jakarta, ekonom Indonesia Billy Mambrasar memaparkan arah kebijakan ekonomi nasional yang dikenal sebagai Prabowonomics. Dalam presentasinya, Billy menekankan pentingnya peran negara dalam menjaga stabilitas ekonomi di tengah ketidakpastian global yang sedang melanda.

Menurut Billy, Prabowonomics merupakan pendekatan moderat yang berusaha menyeimbangkan peran negara dan mekanisme pasar. Ia menjelaskan bahwa negara berfungsi sebagai penjaga stabilitas sosial dan ekonomi, sambil memastikan bahwa aktivitas usaha tetap berlangsung secara kompetitif dengan memberikan perlindungan kepada masyarakat.

“Model ini menempatkan negara sebagai penjaga stabilitas, pasar tetap bergerak, dan masyarakat mendapatkan perlindungan,” ujar Billy dalam forum tersebut.

Ia juga menyoroti ketahanan ekonomi Indonesia, yang tercermin dari pertumbuhan ekonomi yang diperkirakan tetap berada di atas 5 persen hingga tahun 2025, meskipun perekonomian global menghadapi berbagai tantangan.

Dalam pemaparannya, Billy menggarisbawahi pentingnya reformasi dalam pengelolaan badan usaha milik negara (BUMN). Ia menekankan bahwa penguatan tata kelola BUMN diperlukan agar aset negara dikelola secara profesional dan efisien, dengan hasil usaha yang dikembalikan untuk kepentingan publik sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Pembangunan sumber daya manusia juga menjadi fokus utama yang disampaikan oleh Billy. Ia merinci beberapa program pemerintah yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas generasi muda, seperti penyediaan makanan bergizi gratis, pembangunan sekolah rakyat, dan sekolah berasrama untuk anak-anak dari keluarga kurang mampu serta siswa berprestasi.

“Pembangunan ekonomi tidak bisa dilepaskan dari pembangunan manusia. Fondasinya dimulai dari pemenuhan kebutuhan dasar dan akses pendidikan,” katanya.

Di sektor pelayanan publik, Billy menilai bahwa pemerintah terus berupaya melakukan penyederhanaan regulasi dan pemangkasan birokrasi. Langkah-langkah ini bertujuan untuk mendorong aktivitas ekonomi di tingkat desa, memperkuat usaha kecil, serta memastikan bahwa negara berperan sebagai fasilitator, bukan penghambat, dalam kegiatan ekonomi.

Dalam kesempatan tersebut, Billy menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan ekonomi nasional harus diukur dari peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama kelompok masyarakat yang berada di lapisan bawah. Menurutnya, negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa kelompok rentan dapat naik kelas secara ekonomi dan sosial.

Di sisi lain, dalam konteks kemandirian nasional, Billy menekankan penguatan sektor pangan, energi, dan industri sebagai prioritas utama. Meskipun demikian, Indonesia tetap membuka ruang untuk kerja sama perdagangan dan investasi internasional dengan tetap berpegang pada prinsip politik luar negeri nonblok.