DPRD HSS Dorong Penyelarasan Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Melalui Forum Konsultasi Publik

Ketua Komisi I DPRD Hulu Sungai Selatan (HSS), Kalimantan Selatan, Syarifuddin, menekankan pentingnya Forum Konsultasi Publik (FKP) sebagai wadah untuk menyelaraskan kebijakan dan prioritas pembangunan berdasarkan masukan dari berbagai pihak. Pernyataan ini disampaikan saat menghadiri FKP yang membahas penyusunan Rencana Awal (Ranwal) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 di Kandangan, Jumat.

Menurut Syarifuddin, FKP RKPD merupakan tahapan yang sangat penting dalam siklus perencanaan pembangunan daerah. Forum ini berfungsi sebagai jembatan dialog antara eksekutif, legislatif, dan seluruh pemangku kepentingan. Dia menekankan bahwa RKPD nantinya akan menjadi dokumen perencanaan tahunan resmi yang krusial untuk mewujudkan visi strategis pembangunan daerah.

"Kita berharap penyusunan RKPD 2027 mampu mengakomodasi aspirasi masyarakat dan menjawab kebutuhan riil di lapangan," ujarnya.

Selain fokus pada perencanaan, Syarifuddin juga mengingatkan semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk berkomitmen penuh dalam pelaksanaan program. Dia menekankan pentingnya konsistensi dalam realisasi di lapangan sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah ditetapkan. "OPD harus turun langsung ke lapangan untuk meninjau progres proyek. Jangan hanya pasif menunggu laporan dari pihak kontraktor," pesannya.

Wakil Bupati HSS, H Suriani, menambahkan bahwa forum ini bukan sekadar agenda formalitas tahunan. Menurutnya, FKP merupakan momentum penting untuk menyatukan gagasan dan menyelaraskan visi pembangunan daerah. "Forum ini memastikan bahwa perencanaan yang kita susun benar-benar mampu menjawab kebutuhan dan harapan masyarakat Hulu Sungai Selatan ke depan," tuturnya.

Tampak hadir dalam acara tersebut Ketua Komisi II, Ibnu Safari Rahman, dan Ketua Komisi III, Yuniati, yang turut mendukung pentingnya dialog dalam perencanaan pembangunan daerah.