Diskusi Lintas Generasi di Yogyakarta Bahas Arah Kebijakan Negara

Arahan News - Puluhan akademisi, aktivis, dan penggerak masyarakat sipil lintas generasi mengadakan diskusi di Yogyakarta untuk membahas arah kebijakan negara dan kondisi demokrasi, dengan fokus pada tantangan yang dihadapi saat ini.

Awal Kejadian

Diskusi ini diinisiasi oleh Sekolah Rakyat Berdaulat Yogyakarta dan berlangsung pada Senin (16/3). Dalam pembukaan acara, Ketua Dewan Guru Besar Universitas Gadjah Mada, M. Baiquni, menilai bahwa kondisi nasional saat ini menghadapi berbagai tantangan serius, termasuk penandatanganan perjanjian bilateral Agreement on Reciprocal Trade (ART) dengan Amerika Serikat yang dianggap bermasalah dari sisi konstitusi.

Perkembangan

Baiquni mengkritik kebijakan tersebut karena dianggap tidak melalui proses konsultasi dengan DPR maupun pengesahan undang-undang, sehingga berpotensi melanggar ketentuan hukum, termasuk UUD 1945. Ia menekankan pentingnya kedaulatan dan konstitusionalitas dalam kebijakan negara serta mendorong penguatan ruang diskusi untuk menjaga nalar publik. Rektor Universitas Harkat Negeri, Sudirman Said, menegaskan bahwa kalangan terdidik harus tidak diam terhadap penyimpangan dalam praktik bernegara. Ia menilai kepemimpinan berbasis nilai dan integritas sangat penting dalam menjaga arah kebijakan publik.

Sejumlah peserta diskusi dari kalangan muda turut menyampaikan pandangannya, menyoroti kegelisahan generasi muda terkait ketidakpastian ekonomi dan terbatasnya ruang partisipasi dalam kebijakan publik. Fenomena “ilusi kelas menengah” juga dibahas, menggambarkan kesulitan yang dihadapi anak muda dalam mencapai stabilitas ekonomi meskipun telah bekerja. Selain itu, ada kekhawatiran tentang menyempitnya ruang publik serta menurunnya peran institusi pendidikan dalam mendorong partisipasi kritis mahasiswa. Pengamat dan aktivis yang hadir juga mencatat tantangan lain seperti krisis ekologi dan krisis epistemik yang memengaruhi kualitas pengambilan kebijakan.

Kondisi Terakhir

Aspek psikologis aktivisme juga menjadi fokus, di mana beberapa peserta menyoroti dampak tekanan pasca-aksi demonstrasi 2025 terhadap kondisi mental para aktivis. Meskipun demikian, para pembicara menyatakan adanya ruang optimisme melalui jalur konstitusional dan penguatan partisipasi publik. Diskusi ini mencerminkan tingginya perhatian masyarakat, khususnya generasi muda, terhadap isu-isu kebangsaan dan masa depan demokrasi Indonesia.