Hukum
Sosialisasi Pembentukan Produk Hukum Daerah untuk Tingkatkan Kapasitas ASN Menyusun Regulasi
Sosialisasi Prosedur Pembentukan Produk Hukum Daerah: Penguatan Kapasitas ASN dalam Penyusunan Regulasi
BPHN Uji Konsep Pedoman Penilaian Dampak dan Manfaat Regulasi di Yogyakarta
BPHN.GO.ID – Yogyakarta. Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum menggelar kegiatan Uji Konsep Rancangan Pedoman Penilaian Dampak dan...
Kanwil Kemenkum Babel Usulkan Strategi Digital dan Kolaboratif Mitigasi Obesitas Regulasi Daerah
Pangkalpinang – Isu “obesitas regulasi” di daerah menjadi sorotan utama dalam Ujian Kompetensi Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XX...
Dua Surat Edaran Menaker 2025: Larangan Diskriminasi Rekrutmen dan Penahanan Ijazah Pekerja
Pada tanggal 28 Mei 2025, Yassierli selaku Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia (Menaker RI) menerbitkan Surat Edaran (SE) Menaker Nomor M/6/HK....
Dirjen PP Kemenkum Kunjungi Kanwil DIY, Perkuat Kapasitas Perancang dan Harmonisasi Raperda
YOGYAKARTA – Dalam upaya memperkuat kualitas produk hukum di daerah yang berkeadilan dan implementatif, Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan...
KUHP Nasional Tegaskan Hakim Wajib Utamakan Keadilan Saat Berbenturan dengan Kepastian Hukum
Regulasi peraturan hukum Pidana di Indonesia baik yang masih menganut pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana (disebut KUHP) yang m...
Kemenkum Jabar Terima Penguatan Strategi Penyederhanaan Regulasi dan Sosialisasi Seleksi Calon Anggota Komisi Yudisial
BANDUNG – Kanwil Kemenkum Jabar dalam hal ini, Kakanwil Kemenkum Jabar, Asep Sutandar, didampingi Kadivyankum, Hemawati, KadivP3H, Funna Maulia, dan s...
Triwulan I 2025, Kemenkum Catat Progres Pembentukan Regulasi dan Percepat Harmonisasi lewat e-Harmonisasi
Jakarta - Kementerian Hukum (Kemenkum) melalui Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan (DJPP) mencatat sejumlah capaian progresif dalam pelak...
Berita Terkini
Popular News
© 2026 Arahan News. Bagian dari Smart Newsroom Network.