Hukum
Polres Musi Rawas Siap Terapkan KUHP Baru dan Layanan Digital untuk Masyarakat
MUSI RAWAS – Menyongsong transformasi besar dalam dunia hukum dan pelayanan publik, jajaran personel Polres Musi Rawas mengikuti kegiatan Zoom Meeting...
Viral Video Roti O Tolak Pembayaran Tunai, Apa Dampaknya?
Isu Roti O tolak pembayaran tunai kembali menjadi topik hangat setelah sebuah video viral menampilkan pegawai toko roti menolak transaksi uang tunai d...
Polres Kukar Lakukan Pembekalan Pemahaman KUHP dan KUHAP Baru
BagikanTribratanews.kaltim.polri.go.id, Kukar – Polres Kutai Kartanegara melaksanakan kegiatan pembekalan dan pemutakhiran pemahaman terhadap Undang-U...
Polres Kukar Sosialisasikan Regulasi KUHP dan KUHAP Baru untuk Peningkatan Penegakan Hukum
Kukar – Polres Kutai Kartanegara Polda Kalimantan Timur menggelar sosialisasi dan penyesuaian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP serta Unda...
DPR Mimika Kunjungi Kemenkum Sulsel untuk Tingkatkan Pembentukan Regulasi Daerah
KBRN, Makassar : Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) menerima kunjungan kerja Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kab...
Pembentukan Badan Regulasi Nasional Didorong dalam Rapat Bappenas dan Kementerian Hukum
Jakarta – Wakil Menteri Hukum, Edward Omar Sharif Hiariej, membuka arah pembahasan dalam pertemuan antara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional...
Polda Sumsel Sosialisasikan KUHP dan KUHAP Baru untuk Tingkatkan Profesionalisme Penegak Hukum
Palembang – Kepolisian Daerah Sumatera Selatan (Polda Sumsel) menggelar kegiatan sosialisasi hukum terkait pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pida...
Kepastian Hukum Diperlukan untuk Tarik Investasi di Pertambangan
Penegakan Aturan Hukum Jadi Kunci Gaet Investasi di Sektor PertambanganDesember 18, 2025Liputan6.com, Jakarta – Pertambangan masih menjadi salah satu...
Pemerintah Terbitkan PP tentang Hukum Adat di Masyarakat
8111 12Jakarta - Pemerintah secara resmi telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2025 tentang Tata Cara dan Kriteria Penetapan Hukum yan...
Prabowo Diminta Kembangkan Aturan Hukum untuk Penataan Kota
Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengatakan wacana Presiden Prabowo Subianto untuk menata perencanaan kota-kota di In...
Berita Terkini
Popular News
© 2026 Arahan News. Bagian dari Smart Newsroom Network.