Arah Kebijakan Luar Negeri Indonesia di Era Prabowo

Arahan News - Pemerintahan Presiden Prabowo-Gibran telah berjalan enam bulan, namun arah kebijakan luar negeri Indonesia masih menjadi pertanyaan, bahkan di kalangan penstudi hubungan internasional. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Athiqah Nur Alami, dalam webinar yang diselenggarakan oleh BRIN, Universitas Jenderal Soedirman, dan Asosiasi Ilmu Hubungan Internasional Indonesia.

Awal Kejadian

Webinar bertajuk “Teka-Teki Kebijakan Luar Negeri Indonesia Era Presiden Prabowo Subianto” diadakan pada Rabu, 28 Mei. Athiqah menyatakan bahwa ketidakpastian ini disebabkan oleh dinamika konstelasi global dan gaya kepemimpinan Presiden Prabowo yang berpotensi berbeda dari pendahulunya.

Perkembangan

Dalam pembahasannya, Athiqah menyoroti konteks geopolitik yang mempengaruhi politik luar negeri Indonesia, terutama terkait kawasan Indo-Pasifik. Ia menjelaskan bahwa Indo-Pasifik dipahami sebagai wilayah geografis yang tidak memiliki definisi spesifik bagi Indonesia, tetapi mencakup Samudera India dan Samudera Pasifik. Selain itu, Indo-Pasifik juga merupakan konstruksi geopolitik yang melibatkan berbagai aktor, termasuk Amerika Serikat dan Tiongkok. Persaingan antara kedua negara ini mencakup banyak bidang, seperti ekonomi dan militer.

Di kawasan ini, terdapat pula aktor-aktor regional lainnya seperti India, Jepang, dan Australia yang berperan penting. Athiqah juga mencatat adanya potensi konflik di Laut Cina Selatan dan Selat Taiwan, serta keberadaan tatanan regional yang mapan seperti ASEAN yang berupaya menjaga stabilitas dan kerja sama.

Lebih lanjut, Athiqah menyebutkan bahwa Indonesia memiliki kebutuhan strategis untuk membangun kemitraan dengan negara-negara besar di kawasan. Dalam konteks ini, dua konsideran penting dalam navigasi kebijakan luar negeri Indonesia adalah kepentingan nasional dan prinsip non-blok serta bebas aktif.

Kondisi Terakhir

Athiqah mengamati perbedaan gaya kepemimpinan Presiden Prabowo dengan Presiden Jokowi, di mana Prabowo lebih terlibat langsung dalam urusan luar negeri. Gaya kepemimpinan ini berpotensi menghasilkan keputusan unilateral dan relasi diplomasi yang lebih kompromistis. Athiqah merekomendasikan tiga strategi utama untuk menghadapi tantangan geopolitik, yaitu meningkatkan kapasitas domestik dalam bidang ekonomi, politik, serta pertahanan keamanan.