Arah Kebijakan Luar Negeri Indonesia di Bawah Presiden Prabowo: Pendekatan Realistis dalam Board of Peace

Presiden Prabowo Subianto telah memberikan penjelasan mengenai kebijakan luar negeri Indonesia, khususnya terkait partisipasi negara dalam Board of Peace. Penjelasan ini disampaikan kepada sejumlah tokoh diplomasi dan mantan pejabat di Kementerian Luar Negeri.

Mantan Wakil Menteri Luar Negeri, Dino Patti Djalal, menyatakan bahwa pendekatan yang diambil oleh Presiden Prabowo bersifat realistis dalam menghadapi kompleksitas konflik yang ada. Menurutnya, Board of Peace merupakan satu-satunya opsi yang tersedia di tengah situasi yang ada saat ini.

“Kesan saya adalah beliau Presiden Prabowo itu mempunyai pendekatan yang realistis mengenai ini. Realistis dalam arti apa? Sekarang ini memang satu-satunya opsi di atas meja adalah mengenai Board of Peace, tidak ada opsi lain,” ungkap Dino.

Ia juga memperingatkan bahwa Board of Peace bukan solusi instan, melainkan sebuah upaya yang penuh risiko dan ketidakpastian. Namun, Presiden Prabowo dinilai memahami sepenuhnya tantangan yang mungkin dihadapi, termasuk risiko geopolitik yang melibatkan berbagai aktor internasional. “Tapi intinya ini adalah suatu eksperimen dan bukan obat yang ampuh, yang bisa menyembuhkan penyakit, segala penyakit. Dan saya melihat beliau realistis mengenai hal ini,” tambahnya.

Dino juga menekankan pentingnya pendekatan hati-hati dalam partisipasi Indonesia, dengan tetap mempertahankan opsi untuk menarik diri jika kebijakan tersebut bertentangan dengan prinsip dan kepentingan nasional. “Yang saya paling suka dan ini align juga dengan posisi Foreign Policy Community of Indonesia adalah bahwa kita masuk dengan hati-hati dan terus berpegang pada opsi untuk bisa keluar kalau ini bertentangan dengan prinsip kita dan kepentingan kita,” ujarnya.

Sementara itu, mantan Menteri Luar Negeri, Hassan Wirajuda, menyoroti pentingnya proses konsultasi yang dilalui Indonesia sebelum bergabung dengan Board of Peace. Ia menegaskan bahwa keputusan tersebut diambil setelah dialog intensif dengan negara-negara berpenduduk mayoritas Islam.

“Jadi kita ikut serta dalam Board of Peace ini setelah melalui dua rangkaian konsultasi di antara negara-negara berpenduduk mayoritas Islam atau negara Islam,” jelas Hassan.

Hassan menambahkan bahwa delapan negara yang terlibat dapat bertindak sebagai kekuatan penyeimbang dalam pengambilan keputusan di Board of Peace, serta memastikan proses tersebut tetap berorientasi pada tujuan kemanusiaan. Ia juga menekankan bahwa penyelesaian konflik tidak selalu harus dilakukan dalam kerangka Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan memberikan contoh praktik diplomasi internasional yang berhasil di masa lalu.

“Dengan kata lain, kita tidak perlu apriori. Ada proses di luar kerangka PBB dan itu tidak perlu ditafsirkan secara negatif. Sepanjang itu menghasilkan tentunya,” tutupnya.