Aktivis Muda NTT Soroti Kebijakan Pendidikan Pasca Tragedi Bunuh Diri Siswa SD

Sejumlah aktivis muda di Nusa Tenggara Timur (NTT) menyatakan keprihatinan dan mengecam kebijakan pemerintah setelah terjadinya tragedi bunuh diri seorang siswa SD berusia 10 tahun di Kabupaten Ngada, NTT. Kejadian ini diindikasikan sebagai refleksi dari tantangan besar dalam akses pendidikan yang dialami oleh anak-anak dari keluarga miskin di wilayah tersebut.

Alfons Ratukani, salah satu aktivis muda NTT, menegaskan, "Kami mengecam arah kebijakan sosial pemerintah yang dianggap tidak mendukung pendidikan bagi anak-anak miskin di tengah potret kemiskinan ekstrem di daerah ini." Ia menyoroti bahwa tragedi tersebut mencerminkan kenyataan pahit bahwa pendidikan yang seharusnya gratis belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat, dan justru menjadi beban bagi mereka.

Menurut Alfons, bunuh diri siswa tersebut disebabkan oleh ketidakmampuan keluarganya untuk membeli buku sekolah. "Ini menunjukkan bahwa meskipun negara mengklaim pendidikan gratis, pada kenyataannya masih banyak biaya tambahan yang harus ditanggung oleh keluarga, seperti buku, alat tulis, dan biaya transportasi," ujarnya.

Ia juga merujuk pada data Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) NTT pada tahun 2025 hanya mencapai 69,89, meskipun terdapat sedikit peningkatan dari tahun sebelumnya. Angka ini masih jauh di bawah standar nasional, menunjukkan bahwa kualitas hidup dan kesempatan pendidikan di NTT masih tertinggal dibandingkan dengan banyak provinsi lainnya di Indonesia.

Alfons menekankan bahwa meskipun pendidikan dasar diklaim gratis, berbagai biaya pendukung tetap menjadi beban berat bagi keluarga miskin. "Pendidikan gratis ini hanya ada di atas kertas, sementara di lapangan, biaya belajar masih membebani keluarga," tegasnya.

Selain itu, ia juga mengkritik program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang digulirkan oleh pemerintah, yang dianggapnya tidak menyelesaikan akar masalah kemiskinan struktural dan pendidikan. Menurutnya, program tersebut berpotensi menjadi prioritas yang salah arah karena dampaknya terhadap akses pendidikan belum cukup signifikan.

"Program gizi penting, tetapi tidak akan mengatasi kemiskinan jangka panjang jika anak-anak tetap tidak memiliki akses ke pendidikan yang layak. Kita harus memberikan mereka akses pendidikan yang benar-benar bebas hambatan, bukan sekadar makanan gratis," tutup Alfons.

Oleh karena itu, ia menekankan bahwa negara harus menempatkan pendidikan sebagai prioritas utama dalam kebijakan sosial, dengan menyediakan buku gratis, sarana pendidikan yang layak, serta dukungan biaya penuh untuk memastikan anak-anak dari keluarga miskin ekstrem dapat mengakses pendidikan tanpa terkendala masalah ekonomi. Ia juga menyerukan agar kualitas guru dan kesejahteraan mereka menjadi perhatian yang serius dari pemerintah.