Akademisi UMM Soroti Kebijakan LPDP: Pentingnya Keseimbangan Antara STEM dan Humaniora

Malangpariwara.com – Kebijakan Beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) yang lebih memprioritaskan bidang Sains, Teknologi, Teknik, dan Matematika (STEM) dibandingkan ilmu sosial dan humaniora menarik perhatian dari kalangan akademisi. Prof. Dr. Wahyudi Winarjo, M.Si, seorang dosen Sosiologi di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), menilai bahwa perdebatan mengenai kebijakan ini tidak hanya sekadar soal teknis pendidikan, tetapi juga mencerminkan arah pembangunan nasional yang sedang dipertaruhkan.

Dalam pernyataannya pada 2 Maret lalu, Wahyudi menekankan bahwa dinamika sekitar LPDP merupakan fenomena sosial yang menunjukkan perlunya pembenahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ia mencatat adanya kecenderungan di mana sebagian penerima beasiswa, setelah menyelesaikan studi di luar negeri, memilih untuk menetap di negara tersebut dan menjauh dari ikatan kebangsaan.

“Peristiwa itu menjadi bukti sosial bahwa ada yang perlu diperbaiki. Ini bukan hanya masalah individu, tetapi menunjukkan bahwa orientasi pembangunan dan penguatan nasionalisme kita belum sepenuhnya kokoh,” ungkapnya.

Pentingnya Ilmu Sosial-Humaniora

Wahyudi mengatakan bahwa prioritas terhadap STEM berasal dari paradigma lama yang menempatkan ilmu eksakta sebagai motor utama pertumbuhan ekonomi, sementara ilmu sosial dan humaniora dianggap sebagai pelengkap. Namun, ia menekankan bahwa kemajuan tidak hanya diukur dari angka dan inovasi teknologi, tetapi juga dari terbentuknya etika publik, kesadaran kolektif, dan kohesi sosial yang menopang keberlanjutan bangsa.

Ia menyatakan bahwa dikotomi antara ilmu eksakta dan ilmu sosial perlu diakhiri. Ilmu sosial dan humaniora, lanjutnya, memiliki peran penting dalam mengasah kepekaan nurani serta membangun keseimbangan antara rasionalitas, iman, dan nilai kemanusiaan. “Manusia tidak cukup hanya cerdas secara teknis, tetapi juga harus matang secara moral,” tegasnya.

Arah Pembangunan Indonesia

Wahyudi juga mengaitkan arah pembangunan Indonesia dengan perkembangan global, mulai dari era Millennium Development Goals hingga Sustainable Development Goals. Ia mengamati bahwa kebijakan nasional sering kali sejalan dengan prioritas lembaga internasional seperti International Monetary Fund dan World Bank, yang secara tidak langsung memengaruhi strategi penyiapan sumber daya manusia berbasis kebutuhan pasar global.

Menurutnya, jika tidak diwaspadai, Indonesia berisiko hanya menjadi pengikut arus pemikiran global tanpa merumuskan arah sendiri. Hal ini dapat menyebabkan struktur sosial semakin timpang, di mana akses pendidikan unggul dan jejaring internasional cenderung dinikmati oleh kelompok tertentu, sehingga kesenjangan sosial-ekonomi berpotensi melebar.

Wahyudi juga mengingatkan akan bahaya lahirnya generasi teknokratik yang kaku jika dominasi STEM tidak diimbangi dengan perspektif humanistik. Ia merujuk pada positivisme Auguste Comte yang terlalu menekankan rasionalitas empiris, yang dapat mengikis sensitivitas kemanusiaan.

Sebagai solusi, ia mendorong pemerintah untuk menyeimbangkan inovasi teknologi dengan penguatan nilai melalui paradigma profetik yang diperkenalkan oleh Kuntowijoyo. Pembangunan, jelasnya, tidak cukup berhenti pada strategi dan target pertumbuhan, tetapi harus menyentuh keadilan sosial, kesejahteraan rakyat, dan martabat manusia.

Di akhir pernyataannya, Wahyudi mengingatkan bahwa kebijakan LPDP dan pendidikan nasional seharusnya tidak terjebak pada logika angka semata. Tanpa sentuhan nilai dan kepekaan sosial, pembangunan berisiko menghasilkan generasi yang unggul secara teknis namun miskin empati. Tujuan sejati dari pembangunan, menurutnya, adalah memerdekakan dan memartabatkan manusia Indonesia secara utuh.