Airlangga Hartarto: Kebijakan Ekonomi Baru Indonesia Belum Dipahami Moody's

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, memberikan tanggapan terkait perubahan outlook Moody's yang beralih dari stabil menjadi negatif. Menurutnya, lembaga pemeringkat tersebut belum sepenuhnya memahami arah kebijakan ekonomi Indonesia yang baru, terutama setelah pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).

Airlangga menjelaskan bahwa struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun ini berbeda dibandingkan periode sebelumnya. Alokasi APBN kini lebih fokus pada berbagai program prioritas yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto, seperti program Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Merah Putih.

Dia menekankan bahwa Danantara kini menjadi jalur utama dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi melalui investasi, menggantikan peran APBN yang sebelumnya menjadi fokus utama. "Ini yang banyak rating agency, termasuk di pasar keuangan global, belum paham. Jadi ini yang harus kita beri penjelasan," ungkap Airlangga saat berbicara dalam acara Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan (PTIJK) 2026 yang berlangsung di Hotel Bidakara, Jakarta, pada Kamis, 5 Februari.

Lebih lanjut, Airlangga menegaskan bahwa keberadaan Danantara memberikan peluang untuk melakukan reformasi di tubuh badan usaha milik negara (BUMN). BUMN diharapkan dikelola lebih menyerupai sektor swasta, terpisah dari fungsi anggaran negara.

Sementara itu, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memberikan apresiasi terhadap Moody's yang mempertahankan peringkat utang Indonesia di level Baa2, meskipun outlook-nya direvisi menjadi negatif. "Pemerintah bersama Bank Indonesia berkomitmen untuk menjaga stabilitas harga dan nilai tukar, serta stabilitas pasar keuangan. Sinergi fiskal dan Danantara akan dioptimalkan," kata Kemenkeu dalam keterangan resminya yang dirilis pada Jumat, 6 Februari.

Moody's sebelumnya mengumumkan perubahan outlook peringkat utang Pemerintah Indonesia menjadi negatif, meskipun peringkat kredit jangka panjang baik dalam mata uang lokal maupun asing tetap di level Baa2, yang satu tingkat di atas batas investment grade. Lembaga ini mencatat adanya peningkatan volatilitas di pasar saham dan nilai tukar dalam setahun terakhir, yang sebagian disebabkan oleh komunikasi kebijakan yang dianggap kurang efektif serta ketidakpastian dalam pengambilan keputusan kebijakan.

Moody's juga mengingatkan tentang potensi risiko yang muncul akibat ekspansi program sosial seperti Makan Bergizi Gratis dan perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah, yang dapat menekan fleksibilitas anggaran negara.