Pasar Modal RI Tetap Tangguh di Tengah Krisis Timur Tengah

Arahan News - JAKARTA, KOMPAS.com — Krisis di Timur Tengah yang memicu kenaikan harga minyak dunia tak hanya berdampak pada subsidi dan inflasi, tetapi juga memunculkan pertanyaan tentang ketahanan pasar keuangan Indonesia.

Policy and Program Director Prasasti Center for Policy Studies, Piter Abdullah, menilai gejolak global tidak serta-merta mendorong investor keluar dari pasar domestik.

“Gejolak seperti ini tidak otomatis membuat investor keluar,” ujar Piter di Jakarta, melalui keterangan pers, Senin (2/3/2026).

“Justru bagi sebagian pihak, ini bisa menjadi timing untuk masuk dan mengoleksi aset-aset keuangan kita.”

Capital Outflow Dinilai Terbatas

Ia menyatakan tidak terlalu mengkhawatirkan potensi arus keluar modal tambahan.

“Untuk aliran capital outflow, saya tidak terlalu khawatir,” ujarnya.

“Dalam beberapa waktu terakhir memang sudah terjadi penyesuaian, sehingga kalaupun masih ada yang keluar, jumlahnya tidak banyak.”

Menurut Piter, tidak ada negara yang sepenuhnya tidak terdampak oleh eskalasi geopolitik global. Namun, dampak terhadap Indonesia dinilai relatif lebih ringan dibanding negara dengan ketergantungan ekspor yang lebih besar.

Struktur ekonomi yang lebih bertumpu pada pasar domestik dinilai menjadi bantalan relatif di tengah ketidakpastian.

Efek Rambatan ke Umrah dan Haji

Selain pasar keuangan, Piter juga menyoroti potensi dampak terhadap aktivitas umroh dan haji apabila ketidakpastian global berlangsung lebih lama dan memengaruhi mobilitas internasional. Sejumlah penerbangan menuju Jeddah, Arab Saudi mengalami pembatalan.

“Apabila terjadi pembatasan atau penurunan aktivitas dalam periode yang berkepanjangan, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh sektor perjalanan,” ujar Piter.

“Hal itu juga dapat menimbulkan efek rambatan terhadap pertumbuhan ekonomi domestik.”

Dalam situasi ini, ia menekankan pentingnya kesiapan pemerintah menyusun berbagai skenario kebijakan.

“Sulit untuk memprediksi ketidakpastian global,” ujarnya.

“Pemerintah perlu menyiapkan langkah antisipatif untuk menjaga stabilitas harga, fiskal, dan kepercayaan pasar.”