Departemen Dalam Negeri Tingkatkan Kualitas Melalui Inovasi dan Sistem Evaluasi KPI

Arahan News - Yang patut dicatat, Departemen tersebut berhasil memberikan saran dan menyelenggarakan pemilihan anggota Majelis Nasional ke-16 dan anggota Dewan Rakyat di semua tingkatan untuk periode 2026-2031, dengan tingkat partisipasi pemilih sebesar 99,96%; dan memberikan saran tentang pengembangan rencana penataan ulang dan reorganisasi desa dan daerah pemukiman. Setelah penataan ulang, provinsi tersebut diharapkan dapat mengurangi jumlah desa dan daerah pemukiman dari 2.801 menjadi 1.556. Reformasi administrasi terus dipromosikan; gerakan-gerakan semangat patriotisme diimplementasikan secara luas; dan provinsi tersebut menciptakan lapangan kerja bagi 27.600 pekerja, termasuk 1.750 yang pergi bekerja ke luar negeri berdasarkan kontrak.

Selain pencapaian-pencapaian tersebut, Departemen Dalam Negeri juga menunjukkan beberapa kesulitan seperti tekanan pada sumber daya manusia dan infrastruktur ketika menerapkan model pemerintahan daerah dua tingkat; kurangnya arahan dari pemerintah pusat mengenai beberapa isu; dan kesulitan dalam mengalokasikan personel di bidang kesehatan, pendidikan, dan beberapa unit pelayanan publik.

Perwakilan dari berbagai departemen dan divisi di dalam lembaga tersebut mempresentasikan kesulitan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan tugas mereka.

Sebagai penutup pertemuan, Wakil Ketua Komite Rakyat Provinsi Dao My mengakui dan sangat mengapresiasi upaya Departemen Dalam Negeri dalam konteks beban kerja yang besar dan banyaknya tugas baru yang muncul, terutama dalam memberikan saran tentang pengorganisasian aparatur administrasi dan penerapan model pemerintahan daerah dua tingkat.

Wakil Ketua Komite Rakyat Provinsi meminta Departemen Dalam Negeri untuk terus berinovasi dalam cara berpikir dan metode kerjanya, meningkatkan kualitas pekerjaan konsultasi; memperkuat penerapan teknologi informasi, secara efektif menerapkan sistem evaluasi kinerja berbasis KPI, memperketat disiplin dan ketertiban administrasi, serta meningkatkan kualitas kader, pegawai negeri sipil, dan pegawai negeri; pada saat yang sama, secara proaktif meninjau peraturan, memberikan saran tentang peningkatan mekanisme dan kebijakan; memperkuat inspeksi dan pengawasan pelaksanaan di daerah, dan segera menyelesaikan kesulitan dan hambatan yang muncul setelah reorganisasi struktur organisasi.

Wakil Ketua Komite Rakyat Provinsi Dao My meminta Departemen Dalam Negeri untuk berinovasi dalam cara berpikir dan metode kerjanya, menerapkan sistem evaluasi kinerja berdasarkan KPI, dan meningkatkan kualitas staf, pegawai negeri sipil, dan pegawai negeri.

Mengenai tugas-tugas utama untuk periode mendatang, Kamerad Dao My meminta Departemen Dalam Negeri untuk segera meninjau catatan batas administratif; mempercepat proses pengorganisasian dan digitalisasi dokumen arsip; dan melakukan inovasi pada sistem penghargaan dan apresiasi secara substantif, menghindari penerapan yang sembarangan. Selain itu, departemen tersebut harus memimpin pengembangan proyek untuk menilai sumber daya manusia provinsi, yang berfungsi untuk menarik investasi dan mengembangkan industri dan sektor utama; memperkuat audit pasca-reorganisasi desa dan dusun, sepenuhnya menangani hak dan kebijakan bagi individu yang berhak, dan mendorong konsensus publik.